Asisten Ekbang Setda Kalteng Ikuti Rakor Tinjauan Inflasi dan IPH Minggu ke-5 Januari 2025
“Saya berharap dengan adanya Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaran Perizinan di Daerah pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha yang menjadi salah satu atensi dari Presiden RI yakni mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi,” imbuhnya.
Dalam pertemuan ini, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan berkenaan dengan Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-5 Januari 2025. Amalia menjelaskan pada M5 Januari 2025, terdapat 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 3 (tiga) provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras.
Lebih lanjut dijelaskan, secara nasional jumlah kabupaten yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih bayak dibandingkan kabupaten/ kota mengalami penurunan IPH. Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Agam dengan nilai perubahan IPH 9,295. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai merah, cabai rawit dan daging ayam ras. Sementara itu, kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kabupaten Blitar dengan nilai perubahan IPH 7,00%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras.
Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,99. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 4,55 persen dengan IHK sebesar 112,06 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,90. Sementara deflasi provinsi y-on-y terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 1,52 persen dengan IHK sebesar 104,85 dan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,06 persen dengan IHK sebesar 106,11. Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 4,55 persen dengan IHK sebesar 112,06 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,12. Deflasi kabupaten/kota y-on-y terdalam terjadi di Kabupaten Gorontalo sebesar 1,71 persen dengan IHK sebesar 105,87 dan terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 104,69.
Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,69 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,24 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,14 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,84 persen, kelompok transportasi sebesar 0,76 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,11 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,05 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,47 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,27 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,75 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen.
