HUT ke-81 RI Jadi Momentum Refleksi, IPJI Kalteng Soroti Keadilan, Pers, dan Kesejahteraan Rakyat

Palangka Raya, cybernews.co.id – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayad mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momen ini sebagai ajang refleksi, bukan sekadar perayaan tahunan.

Peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 diharapkan tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial seperti upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan bangsa dan kondisi masyarakat saat ini.

Pickrol menegaskan, kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan harus terus diisi dengan upaya nyata dalam mewujudkan keadilan, penegakan hukum, pemerintahan yang bersih, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Hal ini dinilai selaras dengan tema nasional HUT ke-81 RI tahun 2026, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” yang telah ditetapkan pemerintah.

“Makna kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi bagaimana rakyat merasakan keadilan, mendapatkan pelayanan yang layak, serta hidup aman dan sejahtera,” ujar Pickrol.

Menurutnya, meskipun Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan dalam 81 tahun terakhir, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Ia menyoroti berbagai isu penting seperti kondisi ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kualitas pelayanan publik, hingga penyediaan lapangan kerja dan pengelolaan sumber daya alam.

“Kita tidak bisa hanya melihat pembangunan dari sisi fisik atau angka pertumbuhan. Yang terpenting adalah apakah masyarakat kecil benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Dalam momentum kemerdekaan, IPJI Kalteng juga menekankan pentingnya peran pers sebagai pilar demokrasi. Kebebasan pers, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional.

Wartawan diharapkan tetap independen, tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu, sekaligus berani menyampaikan fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Pers harus menjadi mata dan telinga masyarakat. Ketika kebijakan baik, kita apresiasi. Namun jika ada persoalan, pers juga wajib mengkritisi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik, bukan bentuk sikap anti-pemerintah.

“Kritik berbasis data dan fakta justru diperlukan agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar,” lanjutnya.

Khusus untuk Kalimantan Tengah, momentum HUT RI diharapkan mampu mendorong percepatan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh terpusat di perkotaan saja. Infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi, hingga akses informasi harus merata agar seluruh masyarakat merasakan manfaat kemerdekaan.

“Kalteng memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun pengelolaannya harus transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah kekayaan daerahnya sendiri.

Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial, ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan.

Perbedaan pandangan politik maupun opini tidak boleh memecah belah persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

“Kemerdekaan harus menjadi ruang untuk berbeda, tetapi tetap bersatu demi kepentingan Indonesia,” katanya.

Lebih jauh, semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan dalam upaya melawan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.

Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat.

“Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan melalui pengawasan berbasis fakta,” ujarnya.

Dalam konteks ini, pers diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

IPJI Kalteng mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pers dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Jika pemerintah bekerja untuk rakyat, masyarakat aktif mengawasi, dan pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, maka cita-cita bangsa bukan sekadar slogan,” pungkasnya.

Peringatan HUT ke-81 RI pun diharapkan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga dan diisi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. (red)