Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi, Yuas Elko Imbau TPID Lakukan Pemantauan Kenaikan Harga
“Untuk itu diimbau kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota agar melaksanakan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG, dan menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKG sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah,” jelasnya.
Ia juga mengimbau agar Kepala Daerah bisa mengadvokasi dan menyosialisasikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan dan seluruh pihak terkait, serta melakukan koordinasi bersama Forkopimda untuk mendukung pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan PKG secara berjenjang.
“Selain itu, melakukan koordinasi dan memberikan dukungan pelaksanaan PKG di sekolah keagamaan, bersama Kepala Kanwil Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; mengantisipasi dukungan pelaksanaan PKG melalui APBD; serta melaporkan hasil pelaksanaan PKG kepada Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.
Terkait inflasi, Tito menyebut inflasi nasional masih berada di angka 1,57% (y-o-y). “Bapak Presiden mengapresiasi dan memberikan perintah agar rapat koordinasi ini bisa terus dilanjutkan agar kita tidak melupakan dan konsisten dalam mengendalikan inflasi,” tukasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada minggu ketiga Januari 2025, terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan tiga provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. “Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras,” ungkapnya.

