Gubernur Kalteng Ikuti Rakor Pembahasan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
Palangka Raya, cybernews.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Percepatan Realisasi Belanja Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Senin (20/10/2025).
Gubernur hadir mengikuti kegiatan rapat didampingi oleh Wakil Gubernur dan Plt. Sekda Kalteng, di Ruang Rapat Bajakah Lt. II Kantor Gubernur Kalteng.
Kegiatan Rakor ini dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di Indonesia dan dilaksanakan secara virtual.
Dalam paparannya Tito Karnavian menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan bisa melompat kalau 2 mesin bergerak yaitu mesin swasta serta mesin pemerintah. Mesin pemerintah ini di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan sehingga bisa mendongrak karena mesin pemerintah selain akan mendorong uang beredar ke masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga akan bisa menstimulasi swasta.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas dari Kemendagri adalah ikut mengawasi dan mendorong agar APBD yang jumlahnya 552 yaitu 38 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten, Kemendagri terus melakukan monitoring setiap bulannya, karena APBD dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Ada 3 pendapatan utama daerah yaitu Transfer Keuangan Daerah dan Desa, Pendapatan Asli Daerah (PAD)dari Pajak dan Retribusi Daerah, serta dari sumber lain (BUMD dan lain-lainnya).
Tren Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten dan Kota se-Indonesia TA. 2024-2025 Per 30 September 2025 persentase realisasi pendapatan 70,27 Persen ( 949,97 T) sedangkan per 30 September 2024 persentasenya sebesar 67,82 persen (918, 98 T).
Untuk tingkat Provinsi per 30 September 2024 persentase sebesar 73,31 persen (278,92 T) dimana pada tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang persentasenya di angka 70,01 persen (258,97 T).
Pada tingkat Kabupaten, presentase realisasi pendapatannya per 30 September 2025 sebesar 70,19 persen (558,32 T) sedangkan per 30 September 2024 berada di angka 65,19 persen (519,74 T). Untuk tingkat Kota persentase realisasi per 30 september 2025 berada diangka 71,12 persen (132,67 T) lebih bagus dari tahun 2024 yaitu 67,90 persen (120,32 T).
Provinsi dengan realisasi Pendapatan APBD Tertinggi yaitu Provinsi Maluku Utara sebesar 83,84 persen, dan Provinsi Papua Barat memiliki APBD terendah sebesar 48, 76 persen. Provinsi Kalteng 57,79 persen tidak mencapai 70 persen.
