Hadiri Dialog Mensos dan Pilar-Pilar Sosial, Gubernur Kalteng Bertekad Wujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
“Pertama, data. Datanya harus akurat, datanya tidak boleh sendiri-sendiri karena yang kita kerjakan itu diukur secara bersama,” papar Mensos.
“Yang kedua, kemudian program kita itu harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan, nggak sendiri-sendiri lagi. Ego sektoral, kebiasaan kerja sendiri-sendiri itu harus dihilangkan dan diganti dengan pola kerja yang sesuai dengan perintah undang-undang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa terarah artinya arahnya harus jelas. Kemudian, terpadu artinya terintegrasi antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah.
“Semua unsur di dalam pemerintahan itu harus terintegrasi, harus sama langkahnya. Baru yang ketiga, berkelanjutan,” ujar Mensos.
Kementerian Sosial (Kemensos) RI, menurut Mensos, selama 4 bulan terakhir ini berusaha untuk mengkonsolidasikan data hingga dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang ditindaklanjuti Presiden dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di mana termasuk di dalamnya adalah Sekolah Rakyat.
“Wajib bagi semua unsur pemerintahan menggunakan data yang sama,” tegas Mensos.
“Maka itu, saya turun ke daerah kali ini di Kalimatan Tengah ingin menyamakan frekuensi, menyamakan langkah ke depan bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota, dengan seluruh elemen yang ada, termasuk Polisi, TNI, dan semua jajaran yang kita miliki agar mari kita bersama-sama, termasuk swasta, bisa menggunakan data yang sama, sehingga amal jariahnya itu tepat sasaran,” pungkas Mensos Saifullah Yusuf. (Red)
