Bupati Lamandau Pimpin Rakor Kelangkaan BBM, HET Pertalite Tingkat Pengecer Rp13 Ribu per Liter

Nanga Bulik, cybernews.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamandau mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat.

Sejumlah kebijakan strategis disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra didampingi Sekretaris Daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pengelola SPBU di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, Rabu (29/7/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai upaya mencari solusi terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik, tertib, dan tepat sasaran.

Bupati Rizky Aditya Putra mengatakan, pemerintah daerah bersama para pengelola SPBU telah menyepakati sejumlah langkah yang mulai diberlakukan untuk mengurai antrean panjang sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses BBM bersubsidi secara lebih mudah.

“Salah satu kebijakan yang disepakati adalah pemberlakuan antrean khusus pengisian BBM jenis Pertalite dan Solar bagi masyarakat umum atau bebas pelangsir. Kebijakan ini mulai diterapkan pada Kamis (30/7) setiap pukul 07.00 hingga 10.00 WIB di seluruh SPBU di Kecamatan Bulik dan Kecamatan Sematu Jaya,” ujarnya.

Sekda Lamandau Irwansyah juga menyampaikan, selain pengaturan antrean, Pemkab Lamandau juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bersubsidi jenis Pertalite sebesar Rp13.000 per liter. Ketentuan tersebut berlaku bagi pengecer di wilayah Kota Nanga Bulik, SKPE, dan Kecamatan Sematu Jaya sebagai upaya menekan tingginya harga Pertalite di tingkat eceran yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Sementara itu, pengaturan distribusi BBM bersubsidi untuk kecamatan lainnya akan dibahas lebih lanjut pada awal Agustus 2026 melalui rapat bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga memastikan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Lamandau dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan maupun panic buying karena pasokan dinilai masih mencukupi kebutuhan.

“Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Lamandau berharap distribusi BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh bahan bakar dengan harga yang wajar,” pungkasnya. (An)