Rapur DPRD, Pemprov Kalteng Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi

Menjawab Fraksi Partai Demokrat, Sekda menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini juga sejalan dengan strategi makro dan mikro pengentasan kemiskinan berbasis pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan layanan publik.

Selanjutnya, kepada Fraksi PKB, Sekda menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap mengutamakan belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memperkuat pengawasan internal dan keterbukaan data publik melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), serta pemantauan berkala terhadap proyek-proyek strategis daerah.

Terhadap Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PAN, Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital dan penerapan sistem non-tunai (cashless) di berbagai layanan publik, seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.

Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat demi membangun Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas. (red)