Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah, Plt Sekda Kalteng Sampaikan Amanat Mendagri
Selain itu, juga bisa dilakukan dengan mengelola sumber daya air, di antaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, dan penyiapan perangkat kebijakan yang signifikan; mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas; mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja; meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta, dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal; mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau; serta melaksanakan reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi tidak mudah. Namun, dengan kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Mendagri yakin Indonesia bisa menghadapinya.
Kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, harus diperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran di daerah.
“Oleh sebab itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tegasnya.
