Bapperida Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov Kalteng 2026
Ditambahkannya, sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi antar sektor dan antar wilayah dalam proses pembangunan sangat diperlukan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Hal ini harus dimulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup harmonisasi, sinergisitas dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta antar tingkat pemerintahan,” imbuhnya.
Dikatakannya, ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan provinsi memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas provinsi/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
“RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 harus menjadi acuan bagi seluruh kabupaten/kota agar selaras antara perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan sasaran dan target kinerja daerah,” pungkasnya.
Penyusunan RKPD 2026 ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, memperkuat daya saing ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. (Red)
