Lamandau Genjot PAD Lewat Digitalisasi Pajak

Nanga Bulik, cybernews.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamandau terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai terobosan. Meski saat ini capaian PAD Lamandau menempati peringkat kedua di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah terus mencari langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Digital di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh BPKPD Lamandau tersebut merupakan langkah penting dalam membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutan Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra yang dibacakannya, Abdul Hamid menjelaskan bahwa program SIAP DIGITAL bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Pertama adalah peningkatan PAD yang lebih optimal. Dengan memperluas kanal pembayaran digital, potensi kebocoran penerimaan pajak daerah dapat diminimalkan, sekaligus memperluas jangkauan pemungutan pajak dan retribusi daerah,” ujar Abdul Hamid.

Selain meningkatkan PAD, digitalisasi pembayaran juga bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Setiap transaksi yang dilakukan secara digital akan meninggalkan jejak elektronik yang dapat mempermudah proses rekonsiliasi, audit, serta pengawasan.

“Setiap transaksi digital meninggalkan jejak elektronik secara otomatis, sehingga rekonsiliasi, audit, dan pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung implementasi SIAP DIGITAL, Pemerintah Kabupaten Lamandau akan melakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah tersebut menjadi wujud kesepakatan kolektif untuk mendukung digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Dokumen ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan janji kita kepada masyarakat Lamandau bahwa kita bersungguh-sungguh membangun pemerintahan yang modern, transparan, dan terpercaya,” pungkasnya. (An)