Gelar RDP, DPRD Suarakan Kegelisahan Masyarakat Terkait Tarif Penerbangan
Muara Teweh, cybernews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen maskapai dan pihak Bandara Haji Muhammad Sidik, Kamis (19/2/2026).
Forum ini bertujuan untuk menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait tarif penerbangan yang dianggap tidak masuk akal.
RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, dan dihadiri para anggota DPRD, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan B.P Girsang, S.P Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bandara Muhammad Amrillah Kunang, serta perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro.
Hj Henny menegaskan bahwa Bandara yang dibangun menggunakan dana Negara seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara, bukan justru sulit diakses karena harga tiket yang melambung.
“Bandara ini diperuntukkan untuk masyarakat. Pembangunannya dari uang rakyat, tujuannya agar masyarakat nyaman dan mudah bepergian. Tapi kalau harga tiket dari Rp800 ribu melonjak menjadi Rp1,8 juta, bagaimana masyarakat bisa menikmati?” tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan data yang ada, justru bukan masyarakat lokal yang dominan menggunakan layanan penerbangan tersebut.
Kondisi ini dinilai ironis dan tidak sejalan dengan tujuan pembangunan Infrastruktur Transportasi di daerah.
Ia juga menyoroti dampak sosial dari mahalnya tiket, terutama bagi warga yang membutuhkan akses cepat untuk berobat ke luar daerah seperti ke Palangka Raya maupun Banjarmasin.
“Di daerah seperti ini jangan semata berbicara keuntungan. Ini soal akses dan kebutuhan dasar masyarakat. Penerbangan Muara Teweh–PKY atau BJD hanya sekitar 45 menit, tapi tiketnya sampai Rp1,8 juta. Ini tidak wajar,” tegasnya
Ditempat yang sama, perwakilan Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa penerbangan dari Muara Teweh menggunakan pesawat jenis ATR berkapasitas 72 kursi. Ia menyebut biaya operasional per penerbangan mencapai Rp100–110 juta dengan durasi sekitar 55 menit.
Sebagai perbandingan, ia menyampaikan rute lain dengan pesawat berkapasitas 180 kursi Estimasi 1,5 jam dengan biaya operadional sama, dapat membagi beban operasional lebih besar sehingga harga tiket bisa lebih murah.
“100 juta dibagi 180 ship maka biaya tiketnya hanya mencapai 6 ratus – 7 ratus ribu rupiah. Pada prinsipnya kami digaji oleh penumpang. Masukan dari DPRD dan pemerintah daerah menjadi referensi penting bagi kami untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Barito Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar ada solusi konkret. Dewan meminta manajemen maskapai mempertimbangkan kebijakan tarif yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama untuk daerah yang sangat bergantung pada transportasi udara.
“Kami ini wakil rakyat. Keluhan masyarakat wajib kami sampaikan dan perjuangkan. Jangan sampai bandara megah berdiri, tapi rakyatnya hanya bisa melihat tanpa mampu terbang,” tutup Hj Henny dengan nada tegas.
Hal senada juga disampaikan sejumlah anggota DPRD lainnya seperti H Tajeri, Hasrat, Parmana Setiawan, Naruk Saritani, H. Suparjan Efendi, H. Nurul Anwar, Wardatun Nur Jamilah yang juga turut menyampaikan kritik kepada pihak Bandara maupun Maskapai Lion Grup.
Adapun Hearing ini telah menghasilkan beberapa poin penting :
- Melakukan evaluasi struktur tarif dan pelayanan pada Rute Feeder Daerah.
- Menetapkan rute BDJ-HMS dan PKY-HMS sebagai rute strategis Konektivitas Daerah.
- DPRD Kabupaten Barito Utara meminta kepada Maskapai untuk menyediakan minimal bagasi 10 Kg gratis per penumpang untuk penerbangan Muara Teweh, Banjarmasin dan Palangka Raya.
- Mengusulkan kepada Maskapai untuk memberikan 2 (dua) aset cadangan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
(Cdr)
